POHUL – Polda Riau kembali membongkar peredaran pupuk palsu. Kali ini, 9,7 ton pupuk diduga palsu diamankan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro mengatakan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat.
Ada dugaan pupuk palsu beredar di wilayah Rohul.
“Kami dapat informasi dari masyarakat soal dugaan peredaran pupuk palsu di Rohul. Langsung kami tindaklanjuti,” kata Kombes Ade Kuncoro.
Tim Ditreskrimsus Polda Riau pun bergerak. Penyelidikan mengarah ke Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
Di sana, petugas menemukan satu unit mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR. Mobil itu memuat pupuk merek Super Fosfat SP-36 kemasan 50 kilogram.
Dari mobil itu, penyelidikan berlanjut ke sebuah gudang. Gudang tersebut disewa oleh seorang pria berinisial JN (40). JN pun diamankan.
Ia diduga terlibat dalam produksi dan pengemasan ulang pupuk yang tidak sesuai dengan identitas produk aslinya.
Dicampur Lalu Dikemas Ulang, Dijual Rp160 Ribu
Di dalam gudang, polisi menemukan total 9,7 ton pupuk dan sejumlah peralatan yang diduga dipakai untuk mencampur serta mengemas ulang pupuk tersebut.
Begini modus yang diduga dijalankan tersangka. Tersangka diduga mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia.
Setelah dicampur, pupuk itu dikemas ulang. Lalu dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.
“Modusnya dicampur dulu, pupuk AC Mahkota dengan pupuk organik Bola Dunia. Setelah itu dikemas ulang dan dijual seolah-olah produk pupuk tertentu,” ungkap Kombes Ade Kuncoro.
Aktivitas ini diduga sudah berjalan sejak 13 Oktober 2026. Pupuk oplosan itu dijual Rp160 ribu per karung isi 50 kilogram dengan keuntungannya diduga mencapai Rp80 ribu untuk setiap karung.
“Tersangka melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik,” tegas Kombes Ade Kuncoro.
Selain itu, ia juga disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Kami akan terus tegakkan hukum terhadap praktik kecurangan yang merugikan masyarakat, apalagi petani sebagai pilar ketahanan pangan,” pungkasnya.
(red)












