Bogor – Sebuah perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok dan Kota Bogor terindikasi memiliki dua alamat kantor berbeda yang tercantum dalam dokumen resmi. Senin, 9 Juni 2025.
Perusahaan berinisial PT X tersebut memenangkan tender pada awal tahun ini. Namun, hasil penelusuran redaksi menemukan bahwa alamat perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang berbeda dengan yang tercatat dalam sistem administrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), terutama untuk metode Pengadaan Langsung.
Dalam dokumen lelang, PT X tercatat beralamat di Kalimulya, Kota Depok, dan juga di Nanggewer, Kabupaten Bogor. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan soal keabsahan administrasi dan legalitas domisili perusahaan.
Seorang sumber yang mengetahui proses lelang, namun meminta identitasnya dirahasiakan, menyebutkan bahwa perbedaan alamat ini dapat menjadi indikasi ketidaksesuaian data atau bahkan dugaan pemalsuan dokumen.
“Kami tengah melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran, proses lelang bisa dibatalkan,” ujar sumber tersebut.
Secara hukum, tanggung jawab pertama terletak pada perusahaan penyedia jasa jika terbukti melakukan pemalsuan. Namun secara administratif, panitia lelang juga dinilai lalai bila gagal mendeteksi ketidaksesuaian data. Jika kasus serupa terjadi berulang, hal ini menandakan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan dan verifikasi pengadaan pemerintah.
Hingga berita ini ditulis, pihak PT X belum memberikan keterangan resmi. Tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi ke sejumlah pihak terkait.
Kasus ini menambah panjang daftar sorotan publik atas minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum dan lembaga pengawas lebih aktif mengawal jalannya tender, guna mencegah kerugian negara.
(Deva)
