Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan ekosistem kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif melalui kegiatan Seminar Policy Dialogue yang mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Strategi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” di Hotel Acacia Jakarta pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan, penguatan kelembagaan dan pembinaan terhadap para pejabat fungsional analis kebijakan merupakan bagian penting dari tugas BSKDN, mengingat peran mereka sangat strategis dalam mendorong kualitas kebijakan publik di pusat maupun daerah.
Yusharto menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar tiga puluh ribu analis kebijakan di daerah yang berada dalam lingkup pembinaan Kemendagri. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara BSKDN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan berbagai mitra strategis seperti Program SKALA untuk memperkuat kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK).
“Dari pengalaman kami ada 12 daerah yang menjadi pilot project peningkatan kapasitas analisis kebijakan bersama SKALA. Kami berharap ke depan, juga terus dapat memfasilitasi Bapak/Ibu (JFAK) di daerah untuk sama-sama menghasilkan policy brief yang berkualitas,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto berharap seminar ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola kelembagaan jabatan fungsional di daerah. Dengan begitu, para analis kebijakan mampu berperan lebih aktif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif.
“Melalui forum ini, saya berharap akan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang konkret untuk memperkuat kapasitas para analis kebijakan, baik di pusat maupun daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat terwujudnya layanan dasar yang inklusif,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) ASN LAN, Yogi Suwarno, menyoroti tantangan yang masih dihadapi oleh para analis kebijakan dalam menjalankan perannya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya dukungan kelembagaan di daerah. Banyak JFAK belum dilibatkan secara strategis dalam proses perumusan kebijakan. Padahal peran JFAK sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data dan hasil analisis yang kuat.
“Kualitas kebijakan ini ownershipnya tidak hanya pimpinan, tetapi juga JFAK yang harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan yang berkualitas tersebut,” ungkap Yogi.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), Amrih Wigiait, menegaskan bahwa INAKI sebagai organisasi profesi memiliki komitmen untuk menjaga standar kompetensi dan integritas analis kebijakan di seluruh Indonesia. “INAKI merupakan wadah bagi para analis kebijakan di Indonesia untuk bekerja sama dan untuk mengembangkan kapasitas serta peran lebih berdaya guna dan berkualitas,” ujar Amrih.
Sementara itu, dari perspektif daerah, Analis Kebijakan Ahli Madya Setda Provinsi Maluku Fristina Susianti mengungkapkan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lapangan. “Kami di daerah masih menghadapi keterbatasan pelatihan fungsional, belum adanya forum komunikasi yang rutin antar JFAK, serta kurangnya pembinaan langsung dari instansi pembina. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat menjadi jembatan solusi dan penguatan kapasitas di lapangan,” tutupnya.
(Red)
