Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap, ada sekitar 20 persen dari total 19.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdaftar sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sebagian sudah dapat, yang sebagian masih terus untuk melengkapi persyaratan tersebut,” kata Dadan Hindayana saar memaparkan capaian satu tahun pelaksanaan MBG, seperti dikutip dari kanal YouTube resmi BGN, Kamis (08/01).
“Sampai dengan awal 2026, terdapat 19.800 SPPG untuk mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun pada hari ini, baru 19.188 SPPG yang sudah aktif menyediakan MBG kepada 55,1 juta orang penerima manfaat,” sambung Dadan.
Ia mengatakan, SPPG yang baru belum beroperasi karena proses untuk sebuah SPPG dapat beroperasi dimulai dari terbentuk sampai pendanaan masuk ke rekening itu membutuhkan waktu kurang lebih 5-8 hari.
“Untuk yang baru-baru, SLHS akan didapatkan setelah operasional karena pada saat sertifikasi justru pelatihan penjamah makanannya sudah terjadi, makanannya sudah harus diproduksi dan sudah ada aktivitas baru SLHS-nya,” kata Dadan.
Ia memastikan pengawasan terkait kebersihan dan limbah juga terus berjalan. Sebagai contoh limbah sisa makanan dari MBG tidak boleh dibuang oleh sekolah, tetapi dibawa oleh SPPG untuk diolah menggunakan black soldier fly (BSF) atau dimanfaatkan sebagai pupuk.
Tidak hanya itu, kata dia, SPPG juga harus berada jauh dari tempat sampah dan kandang hewan.
“Kemudian SPPG ini baru dalam taraf pengajuan dan akan disurvei, jadi kalau ternyata tidak sesuai apa yang dinyatakan dengan kenyataan di lapangan itu pasti tidak akan diloloskan,” katanya.
(Red)
