Kota Malang – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mendampingi Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Prokids Anak Indonesia di Kota Malang, Minggu (26/10).
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan.
“Istilah MBG preneur ini menarik dan inspiratif. Namun kita tidak boleh berhenti di konsep dapur saja, karena ruang lingkupnya jauh lebih luas,” ujar Sony.
Menurutnya, keberhasilan dapur MBG tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan pasokan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan lokal.
“Kalau di Malang saat ini baru ada 25 SPPG, dan ke depan akan berkembang menjadi 83, maka kebutuhan sayur, ikan, dan bahan pangan lainnya harus dipastikan cukup. Ini harus dirancang sejak awal,” tegasnya.
Sony juga mengingatkan pentingnya menjaga agar aliran dana pemerintah pusat tetap memberi manfaat ekonomi lokal, bukan justru terserap ke daerah lain akibat ketergantungan pasokan.
“Kalau menunya telur tapi telurnya dibeli dari luar daerah, artinya uangnya keluar. Malang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan telur, sayur, dan buah dari wilayah sendiri. Inilah inti kemandirian pangan,” jelasnya.
Secara nasional, dari total kebutuhan sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 10.900 unit yang beroperasi. Di Kota Malang sendiri, baru tersedia 25 dari kebutuhan 83 SPPG.
“Jadi tantangannya ke depan bukan sekadar membangun dapur, tapi membangun seluruh ekosistemnya agar berjalan selaras,” tambah Sony.
Sementara itu, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden.
“Kami memastikan perencanaannya berjalan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya membangun ekosistem makan bergizi nasional,” ujarnya.
Rachmat juga menilai bahwa implementasi MBG di Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional.
“Rantai pasok dari hulu hingga penerima manfaat harus menjadi satu kesatuan sistem. Hasil peninjauan hari ini menjadi langkah penting agar model MBG di Malang bisa menjadi contoh sukses,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan bahwa jajaran pemerintah daerah telah menerapkan standar pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab sesuai ketentuan, agar program berjalan efektif di lapangan.
“SOP sudah diterapkan dengan baik, dan seluruh kelurahan menyambut positif program MBG ini,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan bahwa masyarakat telah merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan program tersebut.
“Masyarakat rata-rata sudah menerima manfaatnya, dan dari sisi kualitas gizi, pelaksanaannya juga terjaga,” tutup Wahyu.(Red)
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
